SEno 470-134-sj Tentang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat adminduk daerah. 12/10/2017 - 15:29. Berita Terbaru Jakarta - Mengurus e-KTP dan akta kelahiran kini tidak repot-repot lagi dengan harus membawa surat pengantar RT hingga kecamatan. Hanya dengan fotokopi Kartu Keluarga KK masyarakat sudah bisa mendapatkan dua dokumen situs Kemendagri, Jumat 13/5/2016, Mendagri Tjahjo Kumolo telah mengirimkan surat bernomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan e-KTP dan Akta Kelahiran pada Kamis 12/5/2016 kemarin. Tjahjo memerintahkan Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia segera mempercepat layanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta percepatan dua layanan dokumen tersebut karena cakupan perekaman e-KTP sampai saat ini hanya mencapai 86 persen dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 61,6 persen. "Seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan, dan penggantian e-KTP yang rusak dan tidak mengubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur yaitu cukup dengan menunjukkan fotokopi KK tanpa surat pengantar dari RT, RW dan kelurahan atau kecamatan," kata meminta para gubernur, bupati atau wali kota seluruh Indonesia agar membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP pada saat perekaman massal dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/2016. Selain itu para gubernur, bupati/wali kota perlu menjemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, dan desa/kelurahan."Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016," kata penarikan e-KTP bagi penduduk yang pindah, menurut Tjahjo, dilakukan di daerah tujuan setelah diterbitkan e-KTP yang baru. Tjahjo juga meminta para gubernur, bupati/wali kota agar secara bertahap semua unit layanan yang berada di wilayahnya menggunakan alat baca e-KTP/card reader, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan KelahiranDalam penerbitan akta kelahiran, Mendagri meminta para gubernur, bupati/wali kota agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2016 yang ditandatangani pada 24 Februari 2016 dan tidak perlu surat pengantar RT, RW dan kelurahan/ juga meminta para gubernur, bupati/wali kota agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di daerah, untuk melakukan jemput bola pengurusan akta kelahiran, antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/puskesmas, serta rumah persalinan."Pemerintah Daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PBB, Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK, dan lain-lain," tegas juga meminta para gubernur, bupati/wali kota agar memerintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang membidangi Administrasi Kependudukan di Provinsi untuk membuat SMS/Whatsapp Gateway dan menyebarluaskan nomor handphone kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan/masyarakat. nwy/nrl Selainitu, pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil keliling dikuatkan dengan surat edaran Mendagri No 472.11/4954/SJ tanggal 31 Agustus 2016 tentang peningkatan cakupan kepemilikan akta. Dari hasil pelayanan keliling tersebut berhasil tercatat Dokumen Kependudukan total 109 berkas pemohon akta kelahiran, 6 akta Kematian dan 2 akta perkawinan
ο»ΏNO KOMPONEN URAIAN 1. PRODUK PELAYANAN AKTA KELAHIRAN 2. DASAR HUKUM Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Tahun – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 102 Tahun Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perda Kota Metro Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015. 3. PERSYARATAN Mengisi formulir dan dengan melampirkan Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran / dan Fotocopy KK dan KTP orang tua. Asli dan fotocopy Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan orang tua. Nama dan identitas 2 orang saksi kelahiran. Bagi Warga Negara Asing WNA syarat ditambah PasportSurat Tanda Lapor Diri STLD dari Kepolisian. Semua dokumen yang berbahasa asing diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan tersumpah 4. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR Penduduk mengambil nomor antrinPenduduk mengisi dan menandatangai formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang dibutuhkan dan diserahkan kepada petugas loket melakukan verifikasi data permohonan dan menetapkan denda administrasi jika membayar denda administrasi sesuai dengan yang ditetapkan jika oleh Kasi / Kabid untuk Pencetakan Akta KelahiranPetugas mencetak Akta Kelahiran Paraf oleh Kasi dan Kabid untuk penerbitan Akta Kelahiran Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani Akta Akta Kelahiran, perubahan KK dan KIA kepada Pemohon. 5. WAKTU PELAYANAN DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Hari Senin – Jum’at Pukul 0700 – 1530 1 – 3 Hari Kerja 6. BIAYA/TARIF WNI Terlambat pelaporan kelahiran > 60 hari – 1 Tahun Rp. Terlambat pelaporan kelahiran > 1 Tahun Rp. lahir di luar negeri Terlambat pelaporan > 30 hari sejak kembali ke Indonesia 7. SARANA DAN PRASARANA Gedung Pelayanan yang Representatif Ruang Ber ACFormulir dan Komputer aplikasi SIAK versi Meja Tulis Pelayanan Rak Dokumen Permohonan Akta Pencatatan Sipil 8. KOPETENSI Kompetensi umum yang dibutuhkan sbb Minimal Pendidikan formal SMA/ D3 Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti Kompetensi Bidang Berorientasi Pada Pelayanan Empatik Komunikatif Perbaikan Terus – Menerus Semangat Untuk Berprestasi Kompetensi Skill SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK 9. PENGAWASAN Supervisi Atasan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional dari Inspektorat Kota Metro. 10. PENGADUAN DAN SARAN Pengaduan dan saran lewat Kotak dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Pengaduan Website Dinas Dukcapil Kota Metro 11. JUMLAH PELAKSANA Penerima berkas memverifikasi persyaratan 1 entry cetak Akta Kelahiran 1 yang menyerahkan Akta Kelahiran 1 orang. 12. JAMINAN PELAYANAN Akta Kelahiran diterbitkan diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan 13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN Akta Kelahiran dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan Evaluasi melalui Survai Indek Kepuasan Masyarakat IKM yang dilakukan disetiap semester I dan II Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan Monev di 22 kelurahan dan 5 Kecamatan
Mencariinformasi terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang P3d. Menteri dalam negeri ri tjahyo kumolo telah mengeluarkan surat edaran se mendagri nomor 9004627sj tentang penajaman ketentuan pasal 298 ayat 5 undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. beda akta kelahiran dan surat kenal lahir; beda cover a jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran; b. jumlah penduduk kelompok umur 0 - 18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun; c. jumlah penduduk kelompok umur 0 - 18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun yang memiliki akta kelahiran; d. jumlah penduduk yang berstatus kawin; e. jumlah penduduk yang perkawinannya telah tercatat; f.
Mempertimbangkanbahwa cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) sampai saat ini baru mencapai 86%, dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 61,6%, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memerintahkan para Gubernur, dan Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia untuk segera melakukan percepatan layanan perekaman e-KTP serta penerbitan akta kelahiran.

Ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri No. 472 H / 2304 / SJ tanggal 6 Mei 2013. Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 28 ayat 1 UU no 23 th 2002 tentang perlindungan anak ,yang menyebutkan pelayanan akte kelahiran merupakan kewajiban pemerintah di bidang administrasi kependudukan yang diselenggarakan dengan sederhana dan terjangkau.

SuratEdaran Kemendagri Tentang Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran Belum Disosialisasikan ke Kelurahan. Redaksi 20/10/2016 Banten, Berita Tangsel, Serpong 0. TangselMedia β€” Surat Edaran Nomor 471/1768/SJ Tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran yang . Search.

SuratEdaran Mendagri Tentang Percepatan Penyelesaian Perekaman KTP Elektronik (KTP-el) dan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran: Tanggal Upload: 13 November 2017: Ukuran File: 0.2 Mb Di Download: 552 Kali: Download Kembali: Twitter. Tweets by Dindukcapil Brebes. Instansi Terkait. Alamat Kantor :

SuratEdaran MA Tentang Pendaftaran Akta Kelahiran Ditulis oleh Dispendukcapil Senin, 08 Oktober 2012 07:52 - Seperti diketahui SEMA No 6 Tahun 2012 ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali pada 6 September 2012 lalu. SEMA ini menjadi solusi fakta di lapangan banyak pencatatan kelahiran yang terlambat, terutama dialami oleh masyarakat miskin dan Diamengatakan surat edaran mendagri tentang KTP elektronik berlaku seumur hidup itu dikeluarkan 29 Januari 2016. Isinya menyebutkan sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 64 ayat (7) huruf a mengamanatkan KTP elektronik warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Bagaimana membuat akta kelahiran yang tempat lahir beda Sehubungandengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai pengganti atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota diminta Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah dan KTP euP8.
  • day5ke5kpw.pages.dev/183
  • day5ke5kpw.pages.dev/130
  • day5ke5kpw.pages.dev/890
  • day5ke5kpw.pages.dev/427
  • day5ke5kpw.pages.dev/865
  • day5ke5kpw.pages.dev/324
  • day5ke5kpw.pages.dev/763
  • day5ke5kpw.pages.dev/427

    • surat edaran mendagri tentang akta kelahiran